Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) melakukan langkah proaktif dalam mematangkan sistem penggajian dan kesejahteraan aparatur. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, memimpin langsung kunjungan kerja strategis ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat guna menyinkronkan kebijakan tata kelola birokrasi, Selasa (13/1).
Kunjungan ini menjadi krusial sebagai bagian dari implementasi Misi ke-5 Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta perwujudan pelayanan dasar berkualitas.
Fokus utama pertemuan ini adalah konsultasi mendalam mengenai rencana pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemkab Mamuju Tengah. Langkah ini dipandang sebagai instrumen vital untuk meningkatkan produktivitas ASN sekaligus memastikan skema pemberian insentif selaras dengan regulasi pemerintah pusat dan provinsi.
“Koordinasi ini adalah upaya kami menyamakan persepsi dan langkah teknis. Kami ingin memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan di Mamuju Tengah, khususnya terkait kesejahteraan pegawai, berjalan linear dengan arahan Provinsi Sulawesi Barat,” tegas Litha Febriani. Dalam kunjungan tersebut, Sekda didampingi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Sigit Dwi Hastono, Staf Ahli Bidang SDM, Asmirah Djamal, serta Kepala Dinas Kominfo, Ishak Yunus.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahma, menyambut positif inisiatif Pemkab Mateng. Ia menilai pertukaran pengalaman dalam implementasi kebijakan organisasi akan berdampak langsung pada efisiensi birokrasi di tingkat kabupaten.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini sebagai wujud nyata sinergi antar pemerintah daerah. Komitmen kami adalah saling mendukung dalam memperkuat pemerintahan yang efektif. Semoga koordinasi ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Mamuju Tengah,” ujar Nur Rahma.
Pertemuan ini juga menjadi fondasi awal bagi Mamuju Tengah dalam mengejar target SAKIP B dan Zona Integritas yang dicanangkan tahun ini. Dengan sistem TPP yang terukur dan akuntabel, diharapkan kedisiplinan ASN meningkat, yang secara otomatis akan mendorong performa 212 inovasi daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan yang lebih profesional.
Sinergi antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mateng ini menandai dimulainya babak baru standarisasi birokrasi di “Bumi Manakarra”, di mana kesejahteraan pegawai berbanding lurus dengan transparansi dan kualitas layanan kepada masyarakat.
**