MAMUJU TENGAH – Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) resmi menancapkan posisinya sebagai lokomotif pertumbuhan baru di Sulawesi Barat. Memasuki awal tahun 2026, daerah yang dikenal dengan julukan “Bumi Manakarra” ini menunjukkan tren performa luar biasa yang mengombinasikan ketangguhan ekonomi, kemandirian fiskal, dan transformasi digital birokrasi yang radikal.
1. Dominasi Indikator Makro: Pengangguran Terendah di Sulbar
Di bawah kepemimpinan yang bervisi agropolitan, Mamuju Tengah berhasil mencatatkan angka pengangguran sebesar 1,58%, angka terendah di seluruh Sulawesi Barat, jauh di bawah rata-rata nasional (4,85%). Pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 3,98% (YoY 2025) dibarengi dengan keberhasilan menekan angka kemiskinan menjadi 7,22%.
Prestasi paling mencolok terlihat pada penurunan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) yang tajam dari 0,366 menjadi 0,244. Capaian ini mengantarkan Pemkab Mateng meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan tingkat pemerataan kesejahteraan terbaik tahun 2025. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merangkak naik ke angka 69,17.
2. Reformasi Birokrasi dan “Digital Leap”
Tahun 2026 menjadi tahun pembuktian akuntabilitas. Setelah 13 tahun berdiri, Mateng akhirnya meraih predikat SAKIP B dan nilai Reformasi Birokrasi 63,28 (B). Langkah ini diperkuat dengan peluncuran layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Diskominfo pada 4 Maret 2026, yang mengakhiri era birokrasi lamban dan memulai era e-government yang efisien.
Di sisi keterbukaan informasi, Mateng mengukuhkan dominasinya dengan meraih Peringkat I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi serta skor tertinggi Indeks Inovasi Daerah (63,8), yang kini tengah dipacu menuju target skor 65,00 (Sangat Inovatif) melalui pelaporan 212 inovasi daerah.
3. Fiskal Mandiri: Insentif Pajak dan Infrastruktur Baru
Kemandirian ekonomi daerah ditunjukkan dengan lonjakan realisasi PAD sebesar 31,06% (mencapai Rp59,71 Miliar). Untuk menjaga momentum ini, BPKPAD meluncurkan program insentif inovatif berupa undian emas batangan dan sepeda motor bagi wajib pajak taat.
Strategi ini didukung penuh oleh infrastruktur baru dengan peresmian Gedung UPTD SAMSAT Mateng pada 23 Februari 2026 oleh Gubernur dan Ketua DPRD Sulbar. Sinergi ini bertujuan memastikan sektor pajak kendaraan menjadi pilar pembiayaan rehabilitasi jalan strategis, seperti ruas Topoyo–Karossa.
4. Perlindungan Aset dan Ekonomi Kerakyatan
Sisi hukum dan pemberdayaan juga diperketat. Melalui kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sulbar, Pemkab kini memprioritaskan pendaftaran Merek Kolektif bagi 54 Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) serta pencatatan lagu daerah sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
Di lapangan, perlindungan konsumen dipastikan melalui aksi nyata Tera Ulang Timbangan Jembatan di Tobadak oleh Diskop UKM Perindag, menjamin setiap kilogram hasil bumi petani dibayar dengan timbangan yang akurat dan adil.
5. Program Pro-Rakyat dan Mitigasi Inflasi
Menghadapi tantangan inflasi, Pemkab Mateng melakukan intervensi distribusi pangan dan menjalankan program penguatan SDM, seperti:
- Gerakan TAKI SOLA: Mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Beasiswa KUAT.
- Ketahanan Pangan: Program Makan Bergizi Gratis bagi 27.000 penerima manfaat.
- Ketahanan Keluarga: Konsolidasi masif TP PKK Karossa dalam menyambut Ramadan 1447 H.
Visi 2026: Agropolitan Berkelanjutan
Bupati Arsal Aras menegaskan bahwa seluruh capaian ini adalah fondasi untuk RPJMD 2025–2029. Dengan restrukturisasi pejabat eselon II dan III yang dilakukan pada 26 Februari, pemerintah daerah optimis bahwa “kabinet baru” ini mampu mengakselerasi hilirisasi pertanian dan industri pengolahan sebagai tulang punggung masa depan Mamuju Tengah.
“Kami tidak hanya membangun fisik, kami membangun sistem yang akuntabel dan inklusif demi mewujudkan Mamuju Tengah sebagai daerah agropolitan yang maju dan sejahtera,” pungkas visi besar tersebut.
**