MAMUJU TENGAH, SULBAR — Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai tanda dimulainya rangkaian pendataan lapangan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
Kegiatan pencanangan berlangsung di Alun-Alun Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak, Minggu (21/6/2026), mulai pukul 07.45 WITA hingga selesai.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Mamuju Tengah Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala BPS Mamuju Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pihak terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sangat membutuhkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi rujukan penting dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat, termasuk dalam menyusun program pengembangan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Kami sangat membutuhkan hasil sensus ini. Data yang diperoleh BPS akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan pelaku UMKM,” ujar Arsal.
Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha mulai dari skala mikro hingga besar, agar memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas sensus.
Bupati menegaskan bahwa kualitas data sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam merancang program pembangunan, termasuk penyaluran bantuan usaha maupun kebijakan yang tepat sasaran.
“Keakuratan data sangat penting. Karena itu, kami berharap seluruh pelaku usaha dapat memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya agar program pemerintah ke depan dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arsal menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan tersebut akan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah guna memastikan proses pendataan berjalan lancar.
“Kami akan memberikan dukungan penuh. Jika terdapat kendala di lapangan, baik tingkat kecamatan maupun desa, agar segera disampaikan sehingga dapat ditindaklanjuti. Tujuan kita adalah memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, data yang valid akan membantu BPS dalam menghasilkan gambaran kondisi ekonomi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun berbagai kebijakan secara lebih tepat, baik dalam mendorong pertumbuhan UMKM, pengembangan sektor ekonomi, maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis data.
“Dengan data yang akurat, kita dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tepat dan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
**