Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah menggelar Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Mamuju Tengah tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary, Selasa (21/4/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Askary menekankan pentingnya validasi dan integrasi data antar perangkat daerah sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, hingga saat ini masih ditemukan ketidaksesuaian data antarinstansi yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

“Data yang valid memiliki peran penting dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan,” kata Askary.

Ia menambahkan bahwa dukungan data yang tepat akan membantu pemerintah memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan dukungan data yang tepat, pemerintah dapat memastikan program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga mengapresiasi peran seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan forum tersebut.

Melalui kolaborasi lintas sektor, implementasi Satu Data Indonesia di daerah diharapkan dapat berjalan optimal sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

“Forum Satu Data Indonesia ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan satu data yang berkualitas demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.

Dalam pelaksanaannya, forum ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta stakeholder terkait guna mendorong sinergi dalam penyediaan data sektoral.

Data yang dihasilkan diharapkan tidak hanya akurat, tetapi juga mutakhir dan terintegrasi sehingga dapat menjadi rujukan bersama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Pemkab Mamuju Tengah Gelar Forum Satu Data Indonesia Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah menggelar Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Mamuju Tengah tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary, Selasa (21/4/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Askary menekankan pentingnya validasi dan integrasi data antar perangkat daerah sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, hingga saat ini masih ditemukan ketidaksesuaian data antarinstansi yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

“Data yang valid memiliki peran penting dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan,” kata Askary.

Ia menambahkan bahwa dukungan data yang tepat akan membantu pemerintah memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan dukungan data yang tepat, pemerintah dapat memastikan program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga mengapresiasi peran seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan forum tersebut.

Melalui kolaborasi lintas sektor, implementasi Satu Data Indonesia di daerah diharapkan dapat berjalan optimal sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

“Forum Satu Data Indonesia ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan satu data yang berkualitas demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.

Dalam pelaksanaannya, forum ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta stakeholder terkait guna mendorong sinergi dalam penyediaan data sektoral.

Data yang dihasilkan diharapkan tidak hanya akurat, tetapi juga mutakhir dan terintegrasi sehingga dapat menjadi rujukan bersama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.

*